Terhitung mulai 1 Januari 2014, Pemerintah akan membebaskan biaya administrasi untuk pembuatan Kartu Tanda Penduduk KTP, Kartu Keluarga KK, akta kelahiran, dan akta kematian. Pemerintah mengingatkan, aparat yang masih memungut biaya diancam dengan pidana 2 tahun penjara atau denda seberat-beratnya Rp 25 juta."Kalau masih ada yang memungut biaya, maka itu pungli pungutan liar,” tegas Menteri Dalam Negeri Mendagri Gamawan Fauzi usai melantik Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Djohan menjadi penjabat gubernur Riau, di Gedung Sasana Bakti, Kemendagri, Jakarta, Kamis 21/11 menjelaskan, semua penerbitan dokumen kependudukan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Disdukcapil di seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Karena itu, warga tidak perlu lagi ke pengadilan hanya untuk mendapatkan Akta Kelahiran.“Akta Kelahiran yang menerbitkan Dinas Dukcapil. Jadi, tidak perlu lagi ke pengadilan yang membutuhkan waktu satu tahun untuk pembuatannya,” kata Mendagri, pihaknya juga telah memberikan pelatihan kepada seluruh pegawai Disdukcapil tentang bagaimana mempergunakan mesin pencetakan mengenai masa berlaku KTP yang semula 5 lima tahun, dengan berlakunya KTP Elektronik e-KTP, lanjut Gamawan, mulai 1 Januari 2014, diperpanjang sampau seumur hidup. “Syaratnya, tidak ada perubahan elemen data dalam KTP tersebut,” ungkap Mendagri Gamawan RUUMendagri menjelaskan, pembebasan biaya administrasi kepentudukan ini merupakan hasil dari revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Adminduk, yang telah disepakati baik oleh Komisi II DPR maupun pembebasan biaya, RUU Adminduk juga mengalami beberapa perubahan signifikan, juga pemberlakuan azas stelsel aktif pemerintah dalam pendataan penduduk. Azas ini mewajibkan pemerintah mencari penduduk tanpa surat kependudukan dan membuatkannya oleh negara merupakan hak konstitusional seluruh warga, bahkan anak di luar nikah juga mendapat akta kelahiran yang sama dengan anak baru ini justru mengancam pengenaan biaya dengan pidana. Salah satu pasal menyebutkan penarik biaya diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya dua tahun atau denda seberat-beratnya Rp 25 juta. WID/Humas Kemendagri/ESPresiden Hadiri Zikir dan Doa Kebangsaan 77 Tahun Indonesia MerdekaPresiden kembali menyampaikan bahwa saat ini dunia tengah dihadapkan pada ketidakpastian dan krisis energi dan pangan yang di antaranya dipi SelengkapnyaInilah Manfaat Jaminan Hari Tua dan Jaminan Kehilangan PekerjaanMenko Ekon menyatakan tanggal 2 Februari yang lalu pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Permenaker Nomor 2 Tahu SelengkapnyaPresiden Mulai Rangkaian Kunjungan ke Tiga NegaraPada negara pertama yang dikunjungi, Presiden akan berpartisipasi dalam Konferensi Tingkat Tinggi KTT Group of Twenty G20 yang dilaksana SelengkapnyaIndustri Makanan dan Minuman Diakselerasi Menuju Transformasi DigitalIndustri makanan dan minuman merupakan salah satu sektor yang mendapat prioritas pengembangan, antara lain dipacu untuk menerapkan teknologi Selengkapnya